gerja santa carla, jasa epoxy lantai

Penjelasan Wali Kota Bekas Terkati Pembangunan Gereja yang Didemo

Status quo menjadi alasan massa melakukan demo terkait pembangunan Gereja Santa Carla. Pembangunan Gereja Santa Carla hanya bsa diberhentikan atas perintah hukum tegas Rahmat Effendi, Wali Kota Bekasi. Rahmat Effendi juga meminta masyarakat dapat menghormati perbedaan keyakinan antar umat beragama.

gerja santa carla, jasa epoxy lantai

 

 

“Yang pertama kalau rumah ibadah kebutuhan nyata warga, dalam peraturan menteri pasal 13 ayat 1 itu ada bahwa membangun rumah ibadah itu adalah kebutuhan nyata. Di Bekasi Utara itu ada 33.000 Nasrani mohon maaf non Muslim, Katolik ada 7.000. Nah berarti belum ada gereja Katolik, karena kebutuhan nyata,” ujar Rahmat Effendi kepada detikcom, Senin (27/3/2017).

Pembangunan Gereja Santa Carla sudah melewati proses musyawarah yang panjang. Proses itu telah dikembalikan kepada masyarakat dalam Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida), lanjut Effendi.

“Biar yakin betul. Dan proses itu bukan pemerintah saja, ada FKUB (Forum Kerukunan umat Beragama), Kemenag, RT dan RW. Kalau ada provokasi bahwa gereja itu bukan di wilayah RT atau RW, itu masih ada di satu kelurahan di situ. Jemaatnya ada 200, yang mengizinkan ada 64 orang. Kalau dibilang pemalsuan, ya tinggal panggil yang mengizinkannya, betul enggak ada pemalsuan. Lalu katanya gereja terbesar, luasnya saja cuma 6.500 meter bangunan 1.500, ya kita ini pemerintah harus transparan enggak ada yang ditutupi. Enggak ada yang dimanipulasi karena ini kebutuhan nyata di Bekasi, ada 34 ribu Non muslim dari 2,4 juta (data BPS). Jadi kalau dibilang pemalsuan, dekat dengan lingkungan, apa ada persoalan bangun gereja atau masjid di dekat lingkungan? aturanya mana? dan itu ada di luar lingkungan,” paparnya.

Masa yang datang untuk berdemo pada Jumat (24/3) lalu, meminta pembangunan gereja tersebut diberhentikan, karena sudah ada kesepakatan dengan Pemerintah Kota Bekasi. Namun, kesepakatan itu tidak bisa menghentikan pembangunan gereja jika ditinjau secara ketentuan hukum.

“Coba tanya ke praktisi hukum, kesepakatan itu bisa mengalahkan keputusan hukum tidak ? kecuali ada perintah pengadilan, keputusan sela bahwa IMB ditangguhkan. Kalau cuma menyatakan, jangankan Wali kota, Presiden pun tidak akan bisa, itu produk hukum negara. Kita belum IMB, itu masih Surat izin Persetujuan Mendirikan Pembangunan (SIPMB), jadi belum izin Mendirikan Bangunan (IMB), itu baru keluar kalau sudah 60 persen. Jadi tidak bisa kalau dianggap status quo, kecuali produknya belum keluar, loh ini produk sudah keluar. Mereka demo itukan setelah SIPMB dikeluarkan, jadi kalau bilang ilegal, itu resmi nggak ada yang bisa nyetop itu,” papar Effendi.

Walikota Bekasi mengingatkan, jika masa yang berdemo terhadap pembangunan gereja tersebut terus berlanjut, hal tersebut adalah pelanggaran terhadap hak orang lain.

“Mereka melanggar hak orang lain loh, nah enggak boleh ditolerin. Saya tidak bela rumah ibadah tertentu, tetapi saya sebagai kepala daerah harus ‘khoiru ummur Auwsatuha’, saya harus berdiri di semua golongan, berdiri di semua umat,” paparnya.

Sejauh ini tidak ada gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait pembangunan Gereja Santa Carla. Walikota Beksi juga tidak akan mencabut izin pembangunan sebelum ada keputusan dari pengadilan.

“Jadi saya bukan tidak mau cabut, karena apa-apa. Tetapi saya hanya tunduk perintah hukum, kalau ditemukan sekarang ini ada pemalsuan ya laporkan saja polisi, ada (pelanggaran) administrasi ya silakan ke PTUN saja. Pemerintah memberikan hak hukum kepada masyarakat. Sehingga kota yang multi etnik ini, yang plural ini sama-sama menghormati (perbedaan keyakinan) satu sama dengan lain,” pungkasnya.

Pada hari Jumat (27/3), sekelompok massa datang ke Gereja Santa Carla yang berlokasi di Jalan Teluk Pucung, Bekasi Utara. Massa yang datang meminta pembangunan gereja diberhentikan dengan alasan status quo. Sempat terjadi kericuhan antara massa dan polisi. Kericuhan mengakibatkan adanya korban, baik dari massa pendemo maupun polisi. (ed/rvk)

Sebelumnya, sekelompok massa mendatangi Gereja Santa Carla di Jalan Teluk Pucung, Bekasi Utara, Jumat (27/3). Mereka meminta pembangunan gereja dihentikan, dengan alasan ada status quo. Sempat terjadi kericuhan antara masa dengan polisi yang melakukan pengamanan Gereja Santa Carla. Kericuhan itu membuat jatuh korban, baik dari masa pendemo dan polisi.

Sumber: https://news.detik.com/berita/d-3457688/penjelasan-wali-kota-bekasi-soal-pembangunan-gereja-yang-didemo

Jubir GKI Yasmin Sebut Walikota Bogor Punya Solusi Baru Terkait GKI Yasmin

Gereka Kristen Indonesia (GKI) Yasmin melalui juru bicaranya, Bona Singgalingging mengatakan, adanya kemajuan dalam kasus penyegelan GKI Yasmin yang berlokasi di Taman Yasmin, Bogor.

Bona menyatakan,Wali Kota Bogor Bima Arya menawarkan solusi baru untuk menjembatani jemaat GKI yasmin dengan pihak yang menolak terkait keberadaan gereja.

 

Bima Arya menawarkan kepada jemaat GKI agar di samping gereja dibangun masjid agar masing-masing umat beragama dapat beribadah dan hidup berdampingan.

“Gagasan besarnya bahwa GKI Yasmin dan rumah ibadah masjid akan didirikan berdampingan di tempat yang sekarang,” kata Bona saat ditemui seusai ibadah perayaan Natal di seberang Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (25/12/2016).

gki yasmin, jasa epoxy lantai

 

 

Namun, solusi tersebut masih perlu dibicarakan lebih lanjut karena ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan, ungkap Bona.

Menurut yang disampaikan Bona, Bima Arya menawarkan solusi tersebut saat berkunjung ke kegiatan ibadah pagi garasi jemaat GKI Yasmin. Bima Arya juga mengatakan solusi tersebut sudah dibicarakan dengan pihak Kantor Staf  Presiden (KSP).

“Tapi kami terima gagasan yang ditawarkan Wali Kota Bogor tadi. Saya kira gestur Bima Arya tadi agak berbeda, karena dia datang sendiri tadi di ibadah di garasi jemaat GKI Yasmin dan kami ingin berpikir positif,” ucap Bona.

Peribadatan di depan istana berawal karena rumah ibadah mereka HKBP Filadelfia yang berlokasi di Bekasi dan GKI Yasmin terdapat sengketa.

Jemaat gereja tesebut dilarang melaksanaan ibadah dan kegiatan keagamaan oleh masyrakat sekitar karena IMB gereja yang tidak diakui.

Masyarakat sekitar tetap tak menghiraukan meskipun sudah ada putusan dari Mahkamah Agung untuk menjamin para jemaat dapat beribadah di dalam gerejaya.

Sumber: http://nasional.kompas.com/read/2016/12/26/06353581/jubir.gki.yasmin.sebut.wali.kota.bogor.punya.solusi.baru